SULUTLIMA.COM, Kotamobagu – Perjuangan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali dikonsolidasikan. Sejumlah pimpinan daerah di wilayah BMR sepakat memperkuat langkah bersama untuk mendorong percepatan pemekaran Tanah Totabuan. Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Kotamobagu, Senin (7/9/2026).
Pertemuan dihadiri Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Samsudin Dama, Bupati Boltim Oskar Manoppo, Wakil Ketua DPRD Boltim Medy Lensun, serta pimpinan daerah lainnya dari wilayah BMR.
Samsudin mengatakan, perjuangan tersebut perlu dilakukan secara kolektif dengan mengoptimalkan jaringan yang dimiliki masing-masing pihak.
“Bersatu, jangan bersatu-satu. Sebab ini sudah kebutuhan,” kata Samsudin.
Ia menyebut saat ini masih terdapat moratorium pemekaran daerah. Karena itu, salah satu sasaran perjuangan adalah membuka kembali ruang pemekaran melalui komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI.
“Dari 70 lebih daerah, tinggal 32 yang disetujui untuk dimekarkan. Ketika slot sudah dibuka, proses akan dipercepat,” ujarnya.
Menurut Samsudin, Komisi II DPR RI menjadi salah satu pihak yang akan didorong untuk membuka kembali proses tersebut.
“Kita akan berjuang untuk meminta agar Komisi II DPR RI segera mencabut moratorium pemekaran daerah,” katanya.
Untuk memperkuat perjuangan, sejumlah jaringan organisasi dan politik akan dilibatkan. Di tingkat legislatif, Samsudin menyebut peran Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi).
“Torang akan menggunakan semua jaringan. Kita akan mendorong semua sumber daya. Misalnya di Sulut ada Adkasi yang waketumnya Pak Medy Lensun. Karena Adkasi punya jaringan dan mereka selalu ketemu dengan Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Baru, ada teman-teman yang lain, dari PAN, PDIP,” ungkapnya.
Khusus dari unsur pemerintah daerah, Samsudin berharap para kepala daerah dapat mengambil bagian dalam mengawal aspirasi tersebut melalui jaringan Apkasi.
“Para kepala daerah juga diharapkan akan mendorong melalui Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). Sama-sama kita membangun kekuatan baru untuk mendorong Provinsi BMR ini,” ujarnya.
Sementara dari sisi politik, Samsudin menyatakan akan menggunakan jalur partainya untuk ikut mengawal agenda tersebut di tingkat pusat.
“Saya misalnya, sebagai kader NasDem akan berjuang melalui jalur Komisi II DPR RI, karena bukan kebetulan ketua komisinya dari NasDem. Di samping hal-hal non-teknis lainnya, misalnya logistik sebagai penunjang. Untuk hal teknis kita dorong melalui jalur resmi sesuai aturan,” jelasnya.
Samsudin menilai peluang pembentukan Provinsi BMR tetap harus diperjuangkan dengan sikap optimistis dan keseriusan seluruh pihak.
“Kita harus optimis, jangan pesimis,” tegasnya.
Ia menambahkan, panitia pembentukan Provinsi BMR yang diketuai Jainuddin Damopolii juga terus didorong untuk mengawal agenda pemekaran.
Sementara itu, kehadiran sejumlah pimpinan daerah dalam pertemuan di Kotamobagu disebut menjadi bagian dari upaya menyatukan kembali langkah perjuangan.
“Intinya, kehadiran kita dengan Pak Bupati Oskar Manoppo, Pak Medy Lensun bersama-sama dengan bupati se-BMR, Pak Yusra Alhabsyi, Wali Kota Kotamobagu, dari Bolmut, dari Bolsel, kita hadir semua dan sepakat mendorong ini,” kata Samsudin.
Sebagai tindak lanjut, konsolidasi akan dilakukan terlebih dahulu bersama para kepala daerah sebelum agenda dilanjutkan ke tingkat pusat.
“Rencana awal kita akan bertemu dulu bupati dan wali kota se-BMR, kemudian kita akan bertemu dengan Komisi II DPR RI dan Kemendagri,” pungkasnya.
(Hendro Arief)
