SULUTLIMA.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mendorong jaringan kehumasan pemerintah melakukan perubahan pola komunikasi. Humas diminta tidak hanya menjadi corong penyampai kebijakan, tetapi juga wajib menyerap aspirasi serta membaca denyut percakapan publik.
Hal tersebut disampaikannya dalam forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Arya.
Tak hanya memperkuat komunikasi dua arah, ia juga meminta jaringan humas pemerintah lebih agresif mengangkat informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Langkah ini dinilai penting agar dinamika ruang digital tidak didominasi oleh respons pemerintah terhadap isu negatif atau disinformasi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Wamendagri memastikan pihaknya akan memperkuat sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga kehumasan. Langkah ini diperlukan agar strategi komunikasi pemerintah berjalan lebih terarah dan selaras.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
Penguatan komunikasi publik tersebut turut mendapat dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa sinergi humas pusat dan daerah merupakan kebutuhan mendesak untuk merespons era digitalisasi serta menangkal penyebaran hoaks.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi. Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat,” terang Hafid.
Sejalan dengan hal itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari, menggarisbawahi kekuatan jaringan kehumasan nasional yang ditopang lebih dari 8.000 perangkat kerja. Menurutnya, humas pemerintah harus bersikap proaktif dan rutin mengisi ruang publik dengan narasi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” tandasnya. (Gazali Ligawa)
